ALFI Apresiasi Langkah Pemerintah Menata Ekosistem Logistik Nasional

ALFI Apresiasi Langkah Pemerintah Menata Ekosistem Logistik Nasional
Transportasi.co | Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhu) terus berupaya melakukan pembenahan dan penataan ekosistem logistik nasional. Salah satu upaya yang dilakukan, pemerintah menerbitkan dua peraturan yang mengatur sistem logistik nasional.

Regulasi pertama yang  terbit pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020, mengenai Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Kedua, melalui Kemenhub yang menerbitkan Peraturan Menteri 42 tahun 2020, yang merupakan penyempurnaan dari PM 120 tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan secara Elektronik (Delivery Order Online) untuk Barang Impor di Pelabuhan. 

Ketua DPP ALFI yang sekaligus Chairman AFFA, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan ALFI sangat mengapresiasi, terbitnya Inpres Nomor 5 tahun 2020 dan PM 42 tahun 2020 ini, terbitnya Inpres dan PM ini menunjukkan fokus pemerintah sangat serius dalam membenahi logistik nasional, sekarang yang perlu kita kawal adalah implementasinya. “ALFI dalam hal ini menyambut positif keseriusan pemerintah dalam penataan ekosistem logistik nasional,” kata Yukki, kepada Transportasi Indonesia, Selasa (30/6).

Perlu diketahui di dalam Inpres No. 5 Tahun 2020, ini, mencakup menyederhanakan proses pemeriksaan barang, mempermudah akses layanan logistik melalui kolaborasi sistem ekspor dan impor dengan kementerian dan lembaga terkait, penerapan system management resiko yang terintegrasi, kementerian dan lembaga terkait. 

Selain itu, regulasi ini untuk meningkatkan efisiensi proses logistik dengan kolaborasi system sektor transportasi, sektor pelayaran, sektor pelabuhan, sektor pergudangan, sektor depo peti kemas dan menyederhanakan proses bisnis pembayaran penerimaan negara serta sinkronisasi jalur kereta api petikemas. “Di mana di dalamnya terlibat Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, BPOM, Kepolisian RI dan instansi penerbit ijin lainnya,” ujar dia.

Lanjut dia, NLE ini sudah seyogyanya menjadi system yang memudahkan para pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi agar efisiensi dan transparansi di bidang logistik bisa tercapai, kita berharap perusahaan pergudangan, depo dan platform-platform logistik karya anak bangsa mendapatkan kesempatan lebih untuk saling berkolaborasi dan terintegrasi dengan kementerian dan lembaga, sehingga terciptanya saling sinergi antara pemerintah dan swasta. 

“Harapannya agar muncul inovasi dan pemulihan ekonomi di bidang manufaktur, logistik dan pelayaran serta jasa lainnya yang terdampak di masa pandemi ini dapat lebih terakselerasi denga adanya simplifikasi proses melalui platform digital,” tutup Yukki . (TS)

 



0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu