ALFI Dorong Pemerintah Bersinergi Implementasikan Multimodal Transport di ASEAN

ALFI Dorong Pemerintah Bersinergi Implementasikan Multimodal Transport di ASEAN
Transportasi.co | Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) megikuti kegiatan Capacity Building Workshop in Multimodal Transport & ASEAN Facilitation Agreement on Multimodal Transport (AFAMT), yang merupakan kegiatan lokakarya dan rapat AFAMT yang difasilitasi oleh Sekretariat ASEAN dan disponsori oleh ARISE+ yang ditujukan kepada perwakilan pemerintah anggota ASEAN dan industri Multimoda Transport yang diwakili oleh anggota AFFA.
 

Adapun Tujuan keseluruhan Lokakarya ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, termasuk pejabat Pemerintah dan asosiasi industri, untuk secara efektif mengintegrasikan AFAMT dan transportasi multimoda yang lebih luas ke dalam perencanaan pembangunan nasional setiap negara anggota ASEAN, dengan harapan bisa mempecepat implementasinya.

Paparan perwakilan pemerintah Indonesia dalam pertemuan ini telah mengusulkan rencana kerangka kerja guna mempercepat implementasi dari AFAMT di Indonesia. Dimana pemerintah indonesia akan menggandeng ALFI di dalam enam subyek yang tercakup dalam kerangka kerja hingga  tahun 2023 tersebut.

Dalam rapat ini, ARISE+ menyampaikan bahwa kondisi Indonesia  cukup memprihatinkan, dimana Indonesia dilaporkan memiliki Sea Port charges & Airport charges tertinggi di kawasan.

ALFI sebagai asosiasi freight forwarder yang notabene adalah pelaku MTO di Indonesia adalah bagian dari AFFA yang turut hadir pada lokakarya dan meeting kali ini bersama dengan asosiasi forwarder dari sembilan negara ASEAN lainnya.

Hadir mewakili ALFI dalam kegiatan ini Wakil Ketua Umum DPP ALFI Bidang Udara, I Gusti Nyoman Rai, menyampaikan pemerintah perlu  serius dan bersinergi dengan semua pihak agar ini bisa kita perbaiki bersama. “ALFI siap mendukung fasilitasi dan implementasi Multimoda Transport di Indonesia, termasuk menyusun percepatan rencana kerja implementasi dan memberikan masukan tekait revisi regulasi jika diperlukan,” ujar  I Gusti Nyoman Rai, disela-sela acara yang berlangsung di Ho Chi Minh pada 18-22 Februari 2019 ini.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum DPP ALFI Bidang Hubungan Internasional & Capacity Development, Iman Gandi, menyampaikan bahwa dari 3.412  anggota ALFI di 34 provinsi,  60% masih tergolong usaha kecil (UKM) dengan aset kurang dari Rp 10 miliar. Dengan komposisi anggota PMA 9 %, PMDN bergerak menangani multimoda transport logistik internasional 35 - 40 %, dan sisanya sekitar 60% menangani barang domestik dan umumnya tergolong UKM.

ALFI melihat perlunya sinkronisasi legislasi terkait Multimoda Trasport, dikarenakan Peraturan Pemerintah PP Nomor 8 Tahun 2011 tentang  Angkutan Multimoda tumpang tindih dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi(JPT) yang terbit lebih dulu. Multimoda Transport hanya merupakan salah satu jenis jasa dari perusahaan JPT.

“Malah dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan PM No.49 Tahun 2017, menegaskan eksistensi anggota ALFI sebagai MTO,” ujar  Iman.

Sebagai informasi tambahan, ALFI merupakan anggota FIATA, suatu organisasi dunia yang sudah menggunakan dokumen pengangkutan FIATA Multimodal Transport Bill of Lading yang disertai Syarat & Ketentuan Pengangkutan (STC) yang telah berlaku global. FIATA adalah mitra badan PBB dalam pengembangan konvensi internasional terkait logistik dan transportasi. (TS)




0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu