ALFI Dorong Transparasi Amdal “Kaltep” di Tanjung Priok

ALFI Dorong Transparasi Amdal “Kaltep” di Tanjung Priok
Transportasi.co | PT Pelindo II atau IPC di Tanjung Priok berencana menempatkan lokasi kawasan logistik terpadu (Kaltep) di Tanjung Priok. Bagaimana dengan pertimbangan aspek analisa dampak lingkungan (Amdal)?

 

Terkait aspek Amdal, pihak Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) berharap, penempatan lokasi fasilitas kawasan logistik terpadu (Kaltep) yang disiapkan IPC perlu mempertimbangkan aspek Amdal yang lebih transparan terutama berkaitan dengan aspek kemacetan.

 

Menurut Adil Karim, Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta, perencanaan penyiapan kawasan logistik terpadu yang tidak matang justru akan membuat biaya logistik makin melambung. “Kalau aksesnya bikin macet, meskipun di luar pelabuhan dan merembet kedalam pelabuhan akan justru bikin biaya membengkak karena pemasukan dan pengeluaran barang jadi terhambat,” ujar Adil, seperti yang dikutip dari beritakapal.com, Kamis (25/2/2019).

 

Adil juga mempertanyakan kenapa IPC merencanakan memilih lokasi di wilayah timur Pelabuhan Priok (Kalibaru dan sekitarnya) untuk fasilitas kawasan logistik terpadu tersebut, bukan di wilayah barat seperti di kawasan Inggom dan Ancol Jakarta Utara.“Coba cek apakah Amdal-nya feasible terutama yang berkaitan dengan kemacetan nantinya,” tegas dia.

 

Beban kemacetan kawasan/wilayah timur Priok saat ini sudah sangat padat mengingat akses di wilayah itu merupakan jalur delivery untuk Marunda, Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.“Karena daerah timur pelabuhan sudah banyak depo empty dan sering macet, jadi jangan lagi dibebani dengan adanya fasilitas logistik terpadu di kawasan tersebut. Apalagi kalau area Kalibaru, sudah nggak mungkin lagi dikembangkan karena infrastrukturnya sangat tidak strategis,” jelasnya.

 

IPC merancang penyiapan fasilitas kawasan logistik terpadu untuk mendukung kegiatan impor dan ekspor di pelabuhan Tanjung Priok. Penyiapan kawasan di luar pelabuhan ini diyakini mampu mengefisiensikan biaya logistik ekspor impor lantaran dilakukan dalam satu sistem terintegrasi dengan industri maupun pabrikan, yang sekaligus menata layanan importasi full container load (FCL) maupun less than container load (LCL).

 

“Juga perlu dikedepankan bagaimana mengintegrasikan sistemnya, kalau untuk LCL bisa saja dilakukan lewat kawasan terpadu, tetapi tidak untuk peti kemas FCL,”kata Adil.

 

Direktur Operasi Pelindo II/IPC Prasetyadi mengungkapkan, fasilitas kawasan logistik terpadu tersebut kini sedang dilakukan studi kelaikan oleh konsultan independen. Diharapkan studi bisa selesai tahun ini sehingga pada 2020 pembangunan fasilitas logistik terpadu itu bisa mulai dilaksanakan.

 

“Fasilitas logistik terpadu di pelabuhan Priok itu untuk mengefisiensikan layanan kargo FCL maupun LCL, termasuk juga akan ada pergudangan dan pusat logistik berikat di dalamnya. Jadi semua layanan itu menjadi satu pintu,” ujarnya.

 

Prasetyadi mengatakan, kawasan logistik terpadu merupakan program jangka panjang IPC untuk menyesuaikan tuntutan pengguna jasa/pelaku usaha logistik nasional dan kalangan industri. “Pada fasilitas itu juga akan disiapkan pergudangan sebagai pendukung perdagangan/aktivitas logistik secara elektronik atau e-comerce yang terkoneksi dengan sistem kepabeanan dan cukai,” pungas dia. (TS)




0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu