Alternatif Solusi Transportasi untuk Jabodetabek

Alternatif Solusi Transportasi untuk Jabodetabek
Leny Maryouri, Staff Ahli BPTJ Kementerian Perhubungan
Transportasi.co | Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dalam rapat pembangunan infrastuktur di DKI Jakarta, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/3/2019) lalu.
 

Saat itu, Anies mengatakan, pemprov DKI Jakarta akan lakukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, air bersih, pengolahan air limbah dan perumahan. “Tadi dengan Menkeu dan Kepala Bappenas kita diskusikan besaran anggarannya. Yang diperlukan cukup besar, sebagian diproyeksikan melalui pinjaman, sebagian investasi, dan sebagian kemitraan dengan swasta,” kata dia.

Lanjut Anies, karena mau dikebut maka dananya harus dikejar. Proyeksi sementara dibutuhkan dana lebih dari Rp 571 triliun dalam 10 tahun untuk seluruh proyek tadi termasuk air bersih dan pengendalian banjir. “Artinya kira-kira Rp 50 triliun per tahun,” tegasnya.

Di sektor transportasi, Anies menjelaskan jaringan moda raya terpadu (MRT) harus ditambah dari 16 kilometer menjadi 223 km. Kemudian Transjakarta dari 431 km menjadi 2.149 km. “Kereta dalam kota yang saat ini sebidang harus dinaikkan seluruhnya sepanjang 27 km agar tak menghambat lalu lintas,” kata dia.

Leny Maryouri, Staff Ahli BPTJ Kemenhub, mengatakan selain pembangunan fisik dan pembelian sarana dan fasilitas, masih ada beberapa alternatif solusi dalam mengatasi atas permasalahan transportasi di kawasan Jabodetabek, seperti penguatan peran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mengintegrasikan solusi transportasi di Jabodetabek.

“Selain itu, Urban Mass Transport masih menjadi tantangan. Harus ada modernisasi sarana dan fasilitas KAI sebagai moda commuter utama dan backbones transportasi di Jabodetabek. Busway sebagai looplines inter city transport harus makin reliable dan perluasan layanan jaringan. Sedangkan untuk Metromini dan angkot harus diatur coverage area agar juga berfungsi sebagai feeders,” ujar Leny.

Khusus untuk ojek motor online yang mengangkut penumpang, dia menambahkan, harus difungsikan sebagai alternative transport untuk menunjang feeders. “Jadi perlu ada pembatasan coverage area, bukan transport jarak jauh dengan memperimbangkan safety issue,” jelas dia.

Leny menambahkan, untuk integrasi transfer (transit points), terutama di stasiun KAI, MRT, LRT, bus stop busway dan bus kota serta terminal, harus memiliki konektifitas aksesibilitas yang baik untuk memudahkan penumpang untuk pindah dari moda satu ke moda lainnya dengan mengembangkan TJD transit joints development (TJD), yaitu dapat berupa jembatan penyeberangan multiguna yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai finansial juga estetika keindahan kota.

“Integrasi kawasan transit dan property dengan TOD (transit oriented development) mengoptimalkan kawasan sekitar transit area dengan property development yang akan mendekatkan penumpang dari hunian dan pusat transportasi. Untuk sistem transaksi dapat menggunakan Integrasi system payment dan penerapan Electronic Road Pricing (ERP),” kata dia.

Pemberlakuan perhitungan subsidi, menurut Leny, harus prudent, penuh kehati-hatian, dan  mengedepankan asas keadilan. “Misalnya, pihak yang mendapatkan subsidi atau diskon adalah anak-anak, pelajar, pensiun, pegawai honorer/bergaji UMR, orang tua/ pensiunan. Subsidi tidak berlaku untuk semua penumpang, karena ada potensi pemborosan yang berpotensi merugikan negara bernilai triliun setiap tahunnya dalam mismanagement tersistem,” jelasnya.

Langkah selanjutnya, Leny menyatakan, dengan memperpanjang MRT Jakarta menjadi MRT Jabodetabek. “Perencanakan pembangunan underground MRT dapat dilakukan melalui pendanaan bersumber dari municipal bonds, dengan tahapan pembangunan 10 tahun kedepan sebagai solusi urban transportation untuk jangka panjang, up to 200 year term solution,” tandas Leny. (TS)

 



0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu