Balai Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Bandara Internasional Yogyakarta Didirikan

Balai Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Bandara Internasional Yogyakarta Didirikan
Transportasi | Balai  Pemberdayaan Masyarakat (BPM) bagi warga terdampak pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta resmi didirikan PT Angkasa Pura I (AP I) bersama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

"Peresmian BPM ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Angkasa Pura I terhadap warga yang terdampak pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) . Hadirnya BPM ini diharapkan dapat meningkatkan soft skill, hard skill, dan kompetensi bagi warga sesuai dengan standar yang telah ditentukan," ujar Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi, Senin (16/7) siang.

Peresmian ini ditandatangani di atas  Nota Kesepahaman (MOU) oleh Direktur Utama AP I Faik Fahmi bersama Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo.

“Selain sebagai bentuk komitmen dan kontribusi AP I terhadap pengembangan keahlian warga di wilayah pembangunan bandara baru, BPM ini merupakan wahana untuk mempersiapkan warga dalam menyambut BIY di Kulon Progo. Karena Bandara ini tidak hanya milik AP I atau pemerintah, namun juga harus dirasakan kehadirannya dan disiapkan bersama dengan seluruh masyarakat," imbuh Juru Bicara Proyek Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Agus Pandu Purnama.

Adapun program pelatihan yang diberikan kepada warga yaitu program pengembangan pariwisata yakni pelatihan bahasa inggris, dan program pendukung konstruksi bandara berupa pelatihan pertukangan batu dan kayu, pelatihan las, serta teknik pendinginan.

Sebelumnya, Angkasa Pura I juga telah mengadakan pelatihan security untuk 80 orang, yang beberapa diantaranya kini sudah mendapatkan pekerjaan. Selain itu diselenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk 196 warga dari lima desa serta pendampingan dan konseling perencanaan keuangan.


“Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengapresiasi upaya dan kontribusi yang telah diberikan oleh AP I untuk turut mempersiapkan warga Kulon Progo dalam menyambut  bandara baru. Melalui Peresmian BPM dan penandatanganan PKS ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk peningkatan kompetensi dan keterampilan bagi warga terdampak untuk memperoleh pekerjaan baru serta mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kulon Progo,” tambah Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. (MA)



0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu