Dengan Sistem, Tidak Ada Lagi Pungli di Jembatan Timbang

Dengan Sistem, Tidak Ada Lagi Pungli di Jembatan Timbang
Transportasi | Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi memastikan pungutan liar (pungli) di jembatan timbang tidak akan ada lagi atau kecil sekali terjadi. Selain karena system yang diterapkan sudah sangat canggih, sanksi tegas juga akan diterima petugas yang melakukan pungli.

 

"Dengan sistem yang ada seperti saat ini, saya berani menjamin pungli di jembatan timbang kemungkinan terjadinya sangat kecil," kata Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi di Jakarta, belum lama ini.

 

Persoalan pungli kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo mendapat laporan dari para pengemudi truk, di di Istana Negara belum lama ini.. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah mengirimkan surat imbauan kepada para Gubernur, Walikota/ Bupati se Indonesia untuk mengawasi dugaan pungli terhadap sopir truk di wilayah kerjanya masing- masing.

 

Ada tiga langkah yang ditempuh oleh Kemenhub dalam memberantas pungli. Pertama, pemberlakuan e- tilang di JT. Dengan system ini maka  tidak ada lagi pengemudi truk yang membayar uang kepada petugas di Jembatan Timbang secara langsung. Dengan sistem e-Tilang, pengemudi yang melakukan pelanggaran akan diminta untuk membayar denda menggunakan ATM nya dan bayar ke rekening bank yang telah ditetapkan, atau melalui mesin EDC atau transfer via bank terdekat dengan Jembatan Timbang sehingga tidak ada transaksi langsung dengan petugas yang biasanya bayar di tempat.

 

Jika sopir tidak membawa uang yang cukup, maka petugas jembatan timbang akan menghubungi perusahaan angkutan untuk membayar uang denda sejumlah denda yang dijatuhkan. Selama belum ada pembayaran maka kendaraan tidak boleh beroperasi.

 

Kedua, di jembatan timbang kini ada pendampingan dari pihak ketiga yaitu oleh PT Surveyor Indonesia. Saat ini sudah ada 11 JT yang aktif dalam pendampingan. Per Agustus 2018 mendatang, jumlah Jembatan Timbang yang dilakukan pendampinan bertambah 32, sehingga jumlahnya menjadi 43 jembatan timbang.

 

Dalam melakukan pendampingan, petugas dari PT Surveyor Indonesia akan melakukan beberapa hal, yaitu; .

 

1. Registrasi dan pendataan kendaraan angkutan barang berdasarkan STNK dan SIM.

2. Pendataan informasi dari surat jalan.

3. Pemeriksaan tata cara muatan barang

4. Pemeriksaan kesesuaian dimensi kendaraan dengan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) dan peraturan yang tersedia

5. Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan.

6. Penimbangan kendaraan bermotor

 

7. Membuat form dugaan pelanggaran.

 

Menjawab pertanyaan terhadap pelanggaran yang terjadi akibat over Dimensi Over Load (ODOL), Budi Setiady mengatakan, pihaknya akan melakukan penindakan dengan cara menurunkan barang dari kendaraan yang kelebihannya mencapai 100%. ‘’Kendaran yang muatannya melebihi dari 100 persen dari ketentuan yang berlku akan kita turunkan,’’ tegasnya

 

Dari hasil evaluasi, ditemukan truk yang overload dengan 100% kelebihan muatan ada sekitar 25%. Maksudanya, dari 100 kendaraan, terdapat 25 kendaraan kelebihan muatan 100%.

 

Dalam memberikan sanksi dan tindakan, Kemenhub beberapa waktu lalu telah melantik 100 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan ditargetkan untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap kendaraan yang over dimensi. "Jadi nanti dari hasil penyidikan, denda ini juga dapat dikenakan tilang terhadap karoseri atau kepada pengusahanya," ucap Dirjen Budi. (PR/TS)




0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu