Dorong Pemprov Banten Benahi Aset Bermasalah

Dorong Pemprov Banten Benahi Aset Bermasalah
Transportasi.co | Komisi III DPRD Banten meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, untuk secepatnya membenahi aset bermasalah di wilayah Provinsi Banten, khususnya sertifikasi situ (danau).

Anggota Komisi III DPRD Banten, Neng Siti Julaiha, atau yang biasa disapa NJ ini menjelaskan, saat ini di Provinsi Banten terdapat 1022 aset berupa tanah, di antaranya 137 situ yang bermasalah. Ia menyebut, ada beberapa situ yang menjadi sengketa antara Pemprov Banten dengan perusahaan yang mengelola situ tersebut.

“Ada dua situ yang sudah dimiliki sertifikatnya oleh Pemprov Banten, selebihnya belum. Inilah mengapa Komisi III mendorong Pemprov Banten agar segera mensertifikasi situ-situ yang bermasalah itu,” ucap NJ, Rabu, (16/9/2020). 

Menurutnya, situ merupakan aset yang tinggi nilainya, maka perlu dikelola oleh Pemprov. Dalam hal ini, NJ mengapresiasi langkah tepat Pemprov dalam membentuk Tim Penertiban dan Pengamanan Aset Milik Daerah, di antaranya termasuk situ, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Pemprov Banten.

“Kami Komisi III sangat men-support apa yang dilakukan Pemprov Banten, yakni membenahi permasalahan aset,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, apabila permasalahan aset ini dibiarkan akan berdampak merugikan negara (Pemprov Banten) dan bakal menjadi polemik di tengah masyarakat. Aset bidang tanah dan situ yang saat ini ada dalam neraca aset Pemprov Banten merupakan catatan penyerahan dari Pemprov Jawa Barat (Jabar). Aset-aset yang diserahkan mayoritas tidak disertai dengan sertifikat. 

“Kalau nantinya masih ada perusahaan yang mengklaim kepemilikan situ, maka pihak kami dan Pemprov Banten siap membawa masalah ini ke jalur  hukum,”tegasnya.

NJ juga menyatakan, setelah situ-situ tersebut sudah tersertifikasi dan menjadi milik Pemprov tentu akan dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana fungsinya yaitu untuk serapan air yang berfungsi menangkal banjir dan dikelola menjadi tempat rekreasi air. Dirinya berharap Pemprov dapat mengoptimalkan fungsi dari aset-aset yang telah dimiliki.

Jadi setelah aset tersertifikasi dan menjadi milik Pemprov berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi, pajak air permukaan, dan lain sebagainya.
“Seperti Situ Cipondoh yang kerap banjir, nanti Situ itu bakal diperbaiki dan dimanfaatkan sebagaimana fungsinya,” pungkasnya. (Cr)



0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu