DPW ALFI Jawa Barat Berharap Pelabuhan Patimban Segera Beroperasi

DPW ALFI Jawa Barat Berharap Pelabuhan Patimban Segera Beroperasi
Transportasi.co | Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Barat (Jabar) mendukung dan berharap realisasi pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat dapat dipercepat, karena dengan adanya pelabuhan ini, industri disekitarnya akan lebih diuntungkan. Pelabuhan Patimban, selain lebih dekat  dekat dibandingkan ke Tanjung Priok, Jakarta atau ke Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah,  juga lebih efektif dan efisien menggunakan fasilitas pelabuhan dalam kegiatanya.


Ketua DPW ALFI Jawa Barat M. Nuh Nasution mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah merupakan suatu kerja nyata yang ditujukan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional. “Tentunya, hal ini dalam rangka meningkatkan daya saing usaha melalui kegitana ekpsor komoditi unggulan di pasar global. Sehingga dalam waktu sesingkatnya dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Nuh, kepada Transportasi Indonesia melalui pesan tertulisnya, Rabu (10/7/2019).

Pria yang juga menduduki posisi Direktur Utama PT Trans Marpinggan ini menambahkan, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan tol untuk menghubungkan kota-kota besar di suatu pulau atau menghubungkan sentra ekonomi dan industri menuju pelabuhan dan bandar udara. “Namun demikian, pembangunan jalan tol ini, pada kenyataannya ada beberapa yang kurang sejalan terhadap tujuan mulia dari pemerintah, terutama yang dialami oleh pengusaha dan pengemudi angkutan barang serta pelaku jasa logistik,” ujar dia.

Lanjut Nuh, seperti adanya Surat Edaran Kepala BPTJ nomor SE 5 Tahun 2019 tertanggal 08 Juli 2019 tentang Penggunaan Gerbang Tol Koja Barat untuk Kendaraan Golongan III , IV dan V, dimana angkutan barang dari arah Cilincing, Marunda, dan sekitarnya yang tidak melakukan aktivitas di pelabuhan atau terminal peti kemas Tanjung Priok agar menggunakan jalan tol yang melalui pintu masuk tol Koja Barat terhitung mulai tanggal 08 Juli 2019 . “Padahal ruas jalan tol dari pintu masuk Koja Barat ini terbilang cukup mahal bagi angkutan barang atau pelaku jasa logistik,” tegas dia.

Selain itu, Nuh menambahkan kondisi akses jalan dari dan menuju pelabuhan utamaTanjung Priok yang selalu terkendala macet berjam-jam akibat adanya situasi penyempitan ruas jalan di sekitar pelabuhan serta kemacetan di ruas jalan tol Jakarta – Cikampek. “Ditambah lagi dengan aturan pembatasan jam truk barang untuk masuk jalan tol Jakarta – Cikampek antara jam 06.00 – 10.00 WIB dan masalah pelarangan masuk truk saat hari libur panjang, seperti libur lebaran, natal dan tahun baru,” kata dia.

Nuh melanjutkan, kondisi-kondisi tersebut diatas merupakan gambaran tidak sejalannya tujuan pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing produk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan volume ekspor melalui pelabuhan utama, khususnya pelabuhan Tanjung Priok.

“Bagi pelaku usaha industri manufaktur dan pelaku jasa logistik yang berada dalam lingkup kerja Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ( DPW ALFI ) Provinsi Jawa Barat, merupakan tantangan berat serta menjadi hambatan utama untuk meningkatkan kelancaran arus ekspor barang yang melalui pelabuhan Tanjung Priok, karena saat ini tidak ada pilihan lain selain pelabuhan tersebut untuk kami yang berada di Jawa Barat melakukan aktivitas perdagangan internasional (ekspor dan impor),” ungkap Nuh.

Menurut Nuh, kebijakan Bagi pelaku usaha industri manufaktur dan pelaku jasa logistik yang berada dalam lingkup kerja Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (DPW ALFI) Provinsi Jawa Barat merupakan tantangan berat serta menjadi hambatan utama untuk meningkatkan kelancaran arus ekspor barang yang melalui pelabuhan Tanjung Priok , karena saat ini tidak ada pilihan lain selain pelabuhan tersebut untuk kami yang berada di Jawa Barat melakukan aktivitas perdagangan internasional (ekspor dan impor).

“Ini suatu hal yang terlewat batas membuat suatu kebijakan dimana kepentingan korporasi (pengelola jalan tol) lebih diutamakan dari pada kepentingan perekonomian regional bahkan nasional. Oleh karenanya, DPW ALFI Jawa Barat sangat berharap segera diwujudkannya pelabuhan Patimban sebagai alternatif atas akses pelabuhan untuk perdagangan internasional yang diharapkan mampu menekan biaya produk unggulan ekspor dari wilayah Jawa Barat ke pasar global,” tandas Nuh. (TS)

 



0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu