Isu Keamanan Laut dan Pelabuhan Jadi Topik Bahasan Utama di Sektor Maritim

Isu Keamanan Laut dan Pelabuhan Jadi Topik Bahasan Utama di Sektor Maritim
Transportasi.co |  Resilience Australia, Ambasador Paul Grigson. Adapun sebagai Head of Delegation Indonesia adalah Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad.

Pada pembukaan acara, Djoko menyampaikan bahwa kerjasama di bidang keamanan transportasi antara Indonesia dan Australia telah dimulai sejak tahun 2004 di bawah kerangka kerjasama Indonesia Transport Security Assistance Package (ITSAP), dan sejak saat itu Indonesia telah menerima dukungan dari Pemerintah Australia di bidang transportasi, khususnya transportasi laut dan transportasi udara.

“Pada kesempatan ini, ada beberapa agenda terkait kerjasama di sektor keamanan transportasi yang kita bahas, termasuk juga Plan of Action 2018/2019,” ungkap Djoko.

Beberapa agenda yang dibahas, antara lain adalah finalisasi draft Memorandum of Understanding (MoU) concerning Security Transportation Cooperation, yang akan menjadi payung hukum kerjasama-kerjasama di bidang keamanan transportasi antara Indonesia dan Australia. Selain itu, dibahas juga mengenai peningkatan keamanan maritim terkait dengan security screener accreditation, training, oversight, serta peningkatan capacity building untuk Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Perhubungan, yang bertugas di bidang keamanan bandara dan pelabuhan.

Sementara itu, sebagai Ketua Delegasi Indonesia, Direktur KPLP, Ahmad, menyampaikan tentang prioritas strategis terkait keamanan maritim, khususnya keamanan pelabuhan.

Ahmad menyampaikan, bahwa saat ini terdapat sejumlah 400 (empat ratus) fasilititas pelabuhan yang menerima kunjungan kapal internasional, serta 1.572 unit kapal berbendera Indonesia yang menerapkan dan tunduk terhadap ISPS Code.

“Adapun melakukan pengawasan kepatuhan mereka terhadap ISPS Code, kami memiliki sejumlah 265 orang Auditor ISPS yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelas Ahmad.

Namun demikian, kendala yang dihadapi adalah kemampuan auditor di tiap-tiap pelabuhan yang tidak merata, disebabkan oleh belum adanya standard pelatihan atau training. Hal ini, menurut Ahmad, tentunya akan berpengaruh pada hasil verifikasi dan tingkat kepatuhan dari kapal maupun fasilitas pelabuhan.

Untuk itu, Ahmad menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan penyeragaman pelatihan atau training, yang akan diselenggarakan bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan.

Lebih lanjut, hal kedua yang menjadi prioritas Indonesia, menurut Ahmad, adalah penguatan regulasi terkait keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Ahmad menyampaikan, bahwa pada bulan Agustus 2018 Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah bekerjasama dengan Home Affairs Australia untuk menyelenggarakan kegiatan Ports Security Deep Dive Regulatory Group Discussion di Bali dengan tujuan untuk mengkaji ulang regulasi  tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. 

Ahmad beranggapan, kegiatan Workshop tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi Indonesia dalah hal perbaikan pada regulasi keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. 

“Beberapa rekomendasi dalam laporan kegiatan tersebut sejatinya searah dengan program prioritas dan unggulan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, contohnya Information Management System (SIM KPLP) yang baru saja soft launching minggu yang lalu,” terang Ahmad.

SIM KPLP ini, jelas Agus, menyediakan sarana bagi publik untuk mengetahui informasi tentang KPLP, sekaligus memiliki fungsi sebagai database untuk program kepatuhan atau verifikasi serta data bagi auditor ISPS.

“Saat ini, kami masih dalam proses menginput data ke dalam SIM KPLP,” ujar Ahmad.

Pada kesempatan tersebut, Ahmad juga menyampaikan tentang 6 (enam) Pelabuhan yang dijadikan Pilot Project Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, yaitu Pelabuhan Tanjung Pinang, Bau-Bau, Muara Angke, Tanjung Perak, Tulehu, dan Tarakan. Pada terminal penumpang di 6 Pelabuhan tersebut telah dilengkapi dengan peralatan berupa mesin X-Ray serta upaya-upaya penguatan pengamanan, baik secara fisik maupun prosedural.

“Untuk meningkatkan pengamanan dari sisi perairan, kami juga menambah jumlah kapal patroli. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah memiliki sejumlah 378 unit kapal patroli untuk melakukan pengamanan di sisi peruran di wilayah kerja pelabuhan dan perairan Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, Indonesia juga meningkatkan kemitraan dan menjalin kerjasama yang intensif dan erat dengan negara-negara lain dalam rangka peningkatan keamanan maritim. Salah satunya, ujar Ahmad, adalah kerjasama dengan Pemerintah Australia terkait dengan peningkatan Capacity Building seperti Pelatihan Auditor, Port Security Desktop Exercise, English Language Training, serta kegiatan lainnya.

“Selain dengan Australia, ada juga kerjasama dengan Amerika Serikat melalui U.S. Coast Guard untuk peningkatan Capacity Building serta Port Visit. Selain itu, kita juga bekerjasama dengan Inggris dan Jepang,” ungkap Ahmad.

Adapun program kerjasama yang terbaru, sebut Ahmad, adalah kegiatan Port Security Campaign yang rencananya akan diselenggarakan di Labuan Bajo, Indonesia bekerjasama dengan Home Affairs Australia, dengan tujuan sebagai upaya edukasi kesadaran keamanan kepada pekerja pelabuhan maupun masyarakat yang tinggal di sekitar pelabuhan. (MAH)



0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu