Kemenhub Akan Lakukan Deregulasi Perizinan dan Investasi

Kemenhub Akan Lakukan Deregulasi Perizinan dan Investasi
Transportasi | Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI rencananya akan mengeluarkan serangkaian deregulasi dibidang perizinan di 2018. Deregulasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan dan memberikan kemudahan dalam berinvestasi, khususnya di sektor infrastruktur transportasi.

 

Sekjen Kemenhub Sugihardjo menyatakan nantinya Kemenhub akan mengurangi delapan perizinan. “Selain itu, Kemenhub akan melimpahkan sebanyak 11 perizinan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan menyusun program percepatan berdasarkan Perpres 91 Tahun 2017, terkait deregulasi tersebut,” kata Sugihardjo, pada acara press backkground, di Jakarta, Selasa (3/4).

 

Kemenhub juga akan menyederhanakan perizinan sebanyak 32 izin, dengan perincian di bidang waktu 10 izin, proses 1 izin, persyaratan 4 izin, pendelegasian 12 izin, dan masa berlaku diperpanjang 5 izin. Kemenhub juga akan melakukan sistem online single submission (OSS) sebanyak 37 perizinan.

 

Sugiharjo menambahkan, dalam waktu dekat akan ada Peraturan Presiden  yang berisikan Reformasi Regulasi secara nasional. Reformasi Regulasi yang merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo diharapkan dapat mempercepat dan mendukung proses bisnis dunia usaha dengan proses yang lebih cepat, mudah, dan transparan. “Salah satu kemudahan adalah, jika perizinanya yang akan dikeluarkan membutuhkan banyak tanda tangan ya cukup pakai tandatangan virtual. Kalau hanya 1 atau 2 tandatangan ya pakai tandatangan basah,” ujar dia.

 

Sebelumnya, Kemenhub juga sudah mengeluarkan serangkaian deregulasi. Selama tahun 2015-2017, Kemenhub telah menghapus 11 izin di bidang transportasi, mempercepat waktu penerbitan sebanyak 23 perizinan, memperpanjang masa berlaku sebanyak 12 izin, mempermydah proses persyaratan sebanyak 27 izin, menggabungkan izin sebanyak 24 izin,  pendelegasian tandatangan sebanyak 5 izin, dan pendelegasian ke BKPM sebanyak 14 izin.

 

Kemenhub juga mengeluarkan kebijakan berupa mengurangi nilai persyaratan permodalan sebanyak 10 izin dan mengurangi izin sebanyak 2 izin. “Kenapa kami mengeluarkan izin yang mengurangi permodalan, hal itu setelah mendapat masukan dari pelaku usaha karena dianggap permodalan yang ditetapkan dianggap memberatkan mereka. Dan Kenapa dulu sempat dinaikkan, karena banyak pihak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Setelah mendapatkan izin biasanya mereka baru mencari investor,” tandas Sugiharjo. (PR/TS)




0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu