Kemenhub Dorong Perusahaan Aplikasi Jadi Perusahaan Jasa Transportasi

Kemenhub Dorong Perusahaan Aplikasi Jadi Perusahaan Jasa Transportasi
Transportasi | Perusahaan aplikasi yang saat ini menaungi para supir taxi online nantinya dapat berubah menjadi perusahaan jasa transportasi. Untuk itu Kementerian Perhubungan akan segera membuat payung hukum atau peraturan yang menaungi perusahaan aplikasi (aplikator) jadi perusahaan jasa transportasi.

 

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, mengatakan dengan berubahnya status perusahaan aplikator menjadi perusahaan transportasi, nantinya perusahaan transportasi bisa berhubungan langsung dengan pengemudi.  Kebijakan ini agar ada kepastian status perusahaan aplikator yang selama ini menyatakan sebagai perusahaan aplikasi namun pada kenyataannya ‘bergerak dibidang transportasi publik.

 

“Saya tetap pada keputusan bersama Staf Kepresidenan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika utuk mendorong agar perusahaan aplikasi menjadi perusahaan transportasi,’’ kata Menhub yang didampingi Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi dan Direktur Jenderal  Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan 

 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menambahkan, ada dua kemungkinan bentuk payung hokum. Pertama membuat Peraturan Menteri (PM) baru atau kedua merevisi Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek."Masih digodok regulasinya, ada dua kemungkinan PM baru atau kita akan revisi, secepatnya dibuat 'focus group discussion' nanti semua pemangku kepentingan menyampaikan masukan," katanya. (PR/TS)

 

Budi menuturkan didorongnya perusahaan angkutan aplikasi untuk menjadi perusahaan transportasi agar bisa berkoordinasi dan dalam pengawasan secara langsung oleh Kemenhub. Karena jika mereka tetap bersikeras sebagai perusahaan aplikasi, maka yang mengawasi mereka harus Menkominfo. Padahal untuk operasional kendaraan taxi online yang digunakan berada di bawah pengawasan Kemenhub. "Kita dorong saja untuk jadi perusahaan transportasi, sehingga nanti para mitra langsung berhubungan transportasi, selama ini mereka kucing-kucingan," katanya.

 

Dia mengatakan payung hukum akan secepatnya diterbitkan dan perusahaan aplikasi juga agar segera berubah menjadi perusahaan transprotasi. "Kemenhub tidak akan memberikan kemudahan kalau mereka jadi perusahaan transportasi," katanya .

 

Sebelumnya, Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) mendorong aplikator transportasi online semisal Go-Jek, Grab dan Uber menjadi perusahaan jasa transportasi. Koordinator Aliando, Ari Baja mengatakan, aplikator didorong menjadi perusahaan transportasi agar mendapat kepastian hukum. Dengan demikian, aplikator dapat menjadi objek pajak jasa transportasi, bukan sekadar objek pajak e-commerce. Dengan kepastian ini, maka ada potensi pajak yang bisa didapatkan oleh Negara

 

Hubungan antara aplikator dan pengemudi online pun bisa lebih jelas secara hukum bila sudah berstatus sebagai perusahaan transportasi.

 

Lebih lanjut, dia juga angkat suara seputar status hubungan antara aplikator dan karyawannya, dalam hal ini para sopir online. Relasi yang terjalin di situ ialah kemitraan, di mana masing-masing pihak memiliki 'saham'.

 

Pengertian saham tersebut tidak lain merupakan penjelasan status dua mitra kerja itu. Dia menyebutkan, aplikator memiliki saham berupa sistem, sementara pengemudi mempunyai saham berupa penyertaan kendaraan yang dimiliki. "Dengan adanya partisipasi pola seperti itu, maka formulasi pendapatan aplikator dan driver online bukanlah formulasi gaji atau upah, melainkan formulasi berbagi keuntungan," ucapnya. (PR/TS)




0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu