Author : Agoes

KEMENHUB TAAT AZAS SIKAPI PUTUSAN MA TENTANG UJI MATERI PM 26 TAHUN 2017

Dibuat : Aug 24th, 2017 11:18:46  |  0 comments

KEMENHUB TAAT AZAS SIKAPI PUTUSAN MA TENTANG UJI MATERI PM 26 TAHUN 2017
Transportasi.co | Jakarta - Kementerian Perhubungan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan nomor: 37 P/HUM/2017 tentang Uji Materi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Kemenhub akan taat azas dalam mensikapi putusan MA tersebut. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan di Jakarta Selasa (21/8).

Setelah diterimanya putusan MA tentang Uji Materi PM 26 Tahun 2017 pada 1 Agustus 2017, Hengki menyampaikan sikap Kemenhub akan taat azas dan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan mencari upaya agar putusan MA tersebut tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Kementerian Perhubungan akan taat azas pada hukum dan peraturan  yang berlaku, termasuk apa yang menjadi keputusan MA. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan semua pihak guna menyusun penataan  yang terbaik yang dapat memberi ruang yang sama pada semua operator transportasi, khususnya di bidang angkutan jalan,” tegas Hengki.

Dijelaskan Hengki bahwa di dalam putusan MA tersebut terdapat sejumlah pasal dari hasil pembahasan dalam persidangan yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

“Sedikitnya terdapat 14 poin dalam PM 26 Tahun 2017 yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh MA ke-14 poin ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan kepada Menhub untuk mencabut pasal-pasal yang terkait dengan 14 point dalam peraturan menteri tersebut," ujar Hengki. 

Hengki juga mengingatkan bahwa dalam menyelenggarakan usaha angkutan umum harus juga mengacu pada kemaslahatan masyarakat, yang dalam hal ini pemerintah  harus mengatur ketertiban, kesetaraan dan keseimbangannya dalam berbagai kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan pengamat transportasi Djoko Setijowarno bahwa "Transportasi orang harus mengandung unsur selamat, aman dan nyaman. Pemerintah kata dia, harus punya instrumen untuk mengawasi praktek bisnis transportasi di manapun untuk menjaga keseimbangan dan penataan transportasi secara nasional".

Sebagai informasi, terdapat sedikitnya 6 (enam) orang yang kesemuanya adalah pengemudi angkutan sewa khusus yang menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. (GD/TH/BS/HA)
Tags: Aktivitas

0 Komentar

Berikan komentar anda

ITW: ATPM & Showroom Wajib Miliki Sekolah Mengemudi Gratis
Trans Utama

ITW: ATPM & Showroom Wajib Miliki Sekolah Mengemudi Gratis

Transportasi | Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak pemerintah untuk mewajibkan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan showroom kendaraan memiliki sekolah atau kursus mengemudi gratis

     0 Komentar
Keren, Tingkatkan Mutu Layanan, AP I Lakukan Survei Kepuasan Pelanggan
Laporan Khusus

Keren, Tingkatkan Mutu Layanan, AP I Lakukan Survei Kepuasan Pelanggan

Transportasi | Angkasa Pura Airports membuka rangkaian kegiatan survei kepuasan pelanggan jasa bandara pada tahun 2018 yang akan dilakukan di 13 bandara Angkasa Pura Airports, bekerja sama dengan The Indonesian National Air Carriers Association (INACA). S

     0 Komentar

KEMENHUB LIBATKAN PIHAK KETIGA  KELOLA JEMBATAN TIMBANG
Bisnis

KEMENHUB LIBATKAN PIHAK KETIGA  KELOLA JEMBATAN TIMBANG

Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan Sosialisasi Pilot Project Pengelolaan Jembatan Timbang di Semarang (20/9)

     0 Komentar
Menjadi Alternatif Referensi dan Informasi
Aktivitas

Menjadi Alternatif Referensi dan Informasi

Johnson W Sutjipto

Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners’ Association (INSA)



Saya berharap Majalah Transportasi Indonesia bisa menjadi bacaan alternatif yang memberikan tambahan referensi dan informasi

     0 Komentar