Mewujudkan Poros Maritim Perlu Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Mewujudkan Poros Maritim Perlu Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Transportasi | Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia diperlukan jaminan keamanan dan keselamatan pengguna jasa di laut. Untuk itu, sinergi antar instansi yang bertanggung jawab di bidang keamanan dan keselamatan di laut sangat diperlukan guna mengawal pemanfaatan sumber daya kelautan.”
 

Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo pada Acara Seminar Nasional Kemamanan dan Keselamatan Laut dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia yang diselenggarakan oleh Koalisi Bersama Rakyat (KIBAR) di Hotel Borobudur, Jakarta tanggal 5 April 2018.

Sinergitas antar instansi terkait sangatlah diperlukan, khususnya dalam upaya meningkatkan keamanan, keselamatan, dan penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia sangat diperlukan dalam rangka mendukung program unggulan Pemerintah Joko Widodo yaitu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Selain Direktur Jenderal Perhubungan Laut, hadir dalam acara seminar tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Wiranto sebagai keynote speaker, serta pembicara lain, di antaranya Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Ari Soedewo, Kepala Badan Riset dan SDM Kementerian KKP, M. Zulficar Mochtar, Plt. Irjen Kementerian Desa, Dr. Ir. Ansar Husen, serta Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitan Pertahanan, Laksada TNI Dr. Amarulla Octavian.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan capaian dan tantangan yang dihadapi oleh dunia maritim, khususnya bidang transportasi laut dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, baik dari secara geospasial, sosial ekonomi, kebijakan institusional dan variable-variable transportasi lainnya.

Salah satu bentuk dukungan Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah melalui program Tol Laut, yang berupaya untuk membangun konektivitas antar pulau di Indonesia. Karena menurut Agus, konektivitas transportasi laut merupakan tulang punggung poros maritim yang kita cita-citakan.

“Dengan Program Tol Laut ini, kita berupaya untuk menyediakan jaringan angkutan laut secara tetap dan teratur melalui penyelenggaraan pelayanan angkutan laut dengan pola subsidi, dan tentunya didukung dengan peningkatan fasilitas kepelabuhanan serta fasilitas pendukung keselamatan dan keamanan pelayaran,” ujar Agus.

Pola jaringan tol laut, ujar Agus menghubungkan simpul pelabuhan utama (hub) dan pelabuhan-pelabuhan pengumpan (feeder). Pada tahun 2018, terdapat 15 (lima belas) trayek tol laut, dengan 3 (tiga) pelabuhan pangkal/muat dan 58 (lima puluh delapan) pelabuhan singgah.

Selain itu, dalam rangka mendukung kebijakan nasional swasembada daging sapi dan kerbau, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Laut juga memiliki program untuk menjamin kelangsungan distribusi daging sapi/kerbau melalui angkutan laut dengan penyelenggaraan kapal angkutan ternak.

“Tahun 2018, kita memiliki 6 trayek kapal angkutan ternak, di mana 2 trayek dilayani oleh PT. Pelni dan 2 trayek oleh PT. ASDP melalui penugasan, dan 2 trayek lagi dilayani oleh perusahaan swasta melalui sistem pelelangan umum. Selain itu, kita juga memiliki 8 pelabuhan muat dan 7 pelabuhan bongkar,”  jelas Agus.

Adapun untuk menghubungkan daerah-daerah yang masih tertinggal dan wilayah terpencil, terluar serta perbatasan yang belum berkembang dengan daerah-daerah yang sudah berkembang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga memiliki program Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis. Pada tahun 2018, terdapat 113 trayek angkutan laut perintis dengan 498 pelabuhan singgah.

“46 trayek dilayani oleh PT. Pelni melalui penugasan, sedangkan 67 trayek lainnya dilayani oleh perusahaan swasta melalui pelelangan umum,” tambah Agus.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga terus melakukan upaya untuk meningkatkan konektivitas dan meningkatkan pelayanan angkutan barang dan laut yang selamat, aman, tertib dan nyaman, antara lain dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan transportasi laut seperti misalnya terminal dan pelabuhan. Hingga saat ini, telah ada 3295 pelabuhan dan terminal yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 2012 pelabuhan/terminal umum, dan 1283 terminal khusus. (PR/TS)




0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu