Netralitas Penyelenggara Negara Dipertanyakan

Netralitas Penyelenggara Negara Dipertanyakan
Transportasi | Jakarta - Aroma persaingan tidak sehat mulai merebak disela-sela datangnya tahun politik menjelang kampanye pemilihan presiden 2019 mendatang.

Beberapa peristiwa yang menunjukan ketidak netralan dari alat negara mulai terlihat dari beberapa kasus yang muncul dan ramai diperbincangkan ditengah masyarakat dan media.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu seorang aktivis politik Neno Warisman harus hengkang dari Pekanbaru Kepulauan Riau diusir karena menyuarakan perbedaan politik dengan penguasa. Kejadian yang sama juga dialami oleh Ahmad Dhani di Surabaya, saat akan menggelar deklarasi untuk menyuarakan hak politiknya.

Terkait dengan dua peristiwa tersebut, para pakar hukum yang mempertanyakan dasar penyelenggara negara melakukan tindakan represif sehingga mengakibatkan seorang warga negara  harus terusir dari Wilayah Negaranya sendiri.

Menanggapi peristiwa keterlibatan alat negara dalam urusan politik, pakar hukum dari Universitas Syiah Kuala, Prof Husni Jalil mengungkapkan, sebagai alat negara polisi, BIN dan TNI jangan mau dijadikan alat penguasa dan harus bersikap netral dalam menangani setiap perbedaan pandangan politik yang disaurakan oleh semua warga negara.

“Jarang-jarang Badan Intelijen Negara (BIN) terlibat langsung dalam kasus seperti ini. Hal ini mengesankan aparat tidak netral,”ungkap Prof Husni Jalil

Seperti diketahui saat peristiwa pengusiran Neno Warisman di Pekanbaru, selain melibatkan Polisi, ada  satu keanehan yang terjadi dimana Kepala Badan Intelijen Daerah Riau turun langsung ke Lapangan dan terang-terangan mengusir Neno dari sana.

“Pertanyaan apakah prosedur BIN bekerja seperti itu ? Kok kelihatan seperti tidak biasa sosok BIN bertindak seperti itu. Jika dinilai melanggar Garis dan Prosedur dalam pelaksaan Tugas dan Hukum, sebaiknya Kapolri mencopot Kapolda Riau dan Kapolres Kota Pekanbaru serta Seluruh Oknum yang terlibat di dalamnya. Hal ini demi menjaga Netralitas, dan Wibawa Kepolisian,” tegas Prof Husni

Dia berharap, kehebohan seperti ini ke depan tidak terulang lagi. Sebagai aparatur negara Polisi, BIN dan TNI diharapkan bersikap Netral dan tidak berpihak kepada Golongan tertentu dalam menyikapi perbedaan pandangan politik.

“Perlu diingat oleh semua Pihak, bahwa Polisi adalah alat negara bukan alat kekuasaan dan alat penguasa. Apabila ini tidak dilakukan, dikhawatirkan pada pemilu nanti juga akan menimbulkan gejolak, jika penyelenggara negara tidak netral,” pungkas Prof Husni Jalil. (DH)



0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu