ORGANDA : Regulasi OJK Kontra Produktif Dengan Keputusan Presiden 

ORGANDA : Regulasi OJK Kontra Produktif Dengan Keputusan Presiden 
Transportasi.co | Sekretaris Jendral DPP Organda (Organisasi Angkutan Darat) Ateng Aryono menilai Instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberi keringanan kredit berupa penundaan cicilan bagi pemilik kendaraan bermotor tidak dijalankan dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lebih jauh DPP Organda mengkaji  peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit kepada warga terdampak virus corona, bahwa peraturan OJK,  hanya untuk masyarakat yang mempunyai kredit kepada perbankan. Dalam hal ini  tidak diatur sama sekali kredit kendaraan bermotor dari perusahaan leasing. 

Ateng  Aryono mencermati soal dalam  peraturan ini, yang dapat menikmati restrukturisasi kredit dari bank adalah kredit mikro yang jumlahnya maksimum 10 miliar, "Anehnya ada syarat yang dimaksud adalah keringanan yang diberikan hanya kepada debitur yang terdampak virus corona atau Covid-19."  ungkapnya

Dalam peraturan itu tidak dijelaskan secara rinci maksud dari aturan tersebut. "Bagaiamana cara membedakan mana debitur yang terdampak corona dan mana yang tidak? " tandasnya

Dari kajian DPP Organda,  hal Ini akan  menimbulkan masalah kalau tidak diperjelas. Lanjut Ateng, ini belum termasuk pengusaha angkutan darat yg memiliki kredit di atas 10 miliar. Ia memandang  justru pengusaha angkutan yg memiliki pinjaman  di atas 10 miliar sangat berpotensi merumahkan karyawan yang berujung PHK (pemutudan hubungan kerja).

Ateng juga menegaskan,  hampir semua pelaku di Industri Transportasi Jalan mengalami pelemahan masif akibat covid-19 ini, baik perusahaan besar atau kecil, Koperasi atau Perseroan, juga antar kota maupun perkotaan.
 
"Implikasi ini yg harus diantisipasi oleh OJK, padahal arahan presiden sudah jelas bahwa restrukturisasi untuk menghindari PHK. Jika benar keringanan tersebut tidak  berlaku kepada debitur yang mempunyai kredit kepada perusahaan leasing, berarti OJK telah mengingkari instruksi presiden," tegasnya.

Sekjen DPP Organda tersebut dengan tegas  meminta peraturan ini ditinjau kembali agar di kemudian hari implementasinya  tidak bermasalah. (MAH)



0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu