Pembangunan Infrastruktur Transportasi Perlu Kelayakan Finansial

Pembangunan Infrastruktur Transportasi Perlu Kelayakan Finansial
Dok. Transportasi Indonesia

Transportasi.co | Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya merampungkan berbagai pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor transportasi. Upaya ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mendorong konektivitas agar roda perekonomian diberbagai wilayah dapat terus meningkat.

Pakar investasi infrastruktur dan transportasi Leny Maryouri mengatakan, secara umum pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah dipilah-pilah dengan cukup baik dan hampir semuanya memiliki nilai ekonomi. “Tetapi, tidak semua proyek infratsukrut tidak memiliki kelayakan finansial. Ini menjadi isu besar, pada saat pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, akan tetapi ada satu hal yang seakan-akan dipaksakan,yaitu dari kelayakan finansial,” kata Leny, dalam Bincang Ringan Majalah Transportasi Indonesia, di kantor redaksi Transportasi Indonesia, Senin (14/6).

Dia menambahkan, meskipun proyek infrastruktur memiliki kelayakan ekonomi dalam mendorong peningkatan dan geliat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah akan tetapi perlu juga mempertimbangan kelayakan finansil. “Jika kita berbicara dari sisi kelayakan finansial maka secara return investasi atau pengembalian atas investasi suatu proyek. Harusnya pemerintah harus melakukan strategi pembangunan infrastruktur yang lebih didahulukan atau diutamakan, serta proyek mana yang dapat dibangun selanjutnya,” ujar Leny.

Dalam membangun infrastruktur, menurut dia, Pemerintah telah memiliki RPJM, RPJMP, dan Proyek Strategis Nasional (PSN). “Tetapi pemerintah harus mengambil langkah untuk menyikapi keterbatasan anggaran. Diantaranya, pemerintah melakukan rangkuman dari PSN menjadi Proyek Prioritas Nasional,” tegas Leny.  

Dia menambahkan, ambisi pemerintah untuk merampungkan berbagai proyek infrastruktur dengan cepat maka di dalam RPJM dan RPJMP memiliki lebih dari 2 ribu proyek dengan nilai hampir Rp6 ribu triliun, yang dirangkum menjadi PSN sehingga hanya ada 200-300 proyek saja dengan nilai sekitar Rp2 ribu triliun.

Akan tetapi, pemerintah berupaya mem-push penyelesaian proyek infrastruktur dalam 5 hingga 10, yang seharusnya proyek-proyek tersebut membutuhkan waktu penyelesaian 20 hingga 30 tahun. “Langkah pemerintah ini sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dari beberapa negara lain dengan melakukan penugasan kepada BUMN.

Untuk itu, dari sisi pendanaan pemerintah berupaya mencari pinjaman, baik yang diambil dari APBN (fiskal) atau corporate (BUMN) yang berhutang. “Bahkan, hutang pemerintah saat ini naik menjadi 200% hingga 300%. Disisi lain BUMN harus mencarai return atau pengembalian hutang, diantaranya dengan “menjual proyek infrastruktur” tersebut. Meskipun penjual proyek infrastruktur yang sudah jadi tidak mudah,” jelas Leny.

Strategi ke depan, menurut Leny, pemerintah harus mencari hutangan baru dengan bunga yang lebih ringan dan pengembalian jangka pendeknya dengan pembayaran jangka panjang. “Pasalnya, saat ini untuk “menjual proyek infrastruktur” sangat sulit di tengah perekonomian global yang cenderung melemah akibat dampak pandemi Covid-19. Pemerintah perlu melakukan re-financing dalam membiayai pembangunan inftrastuktur ke depan,” imbuh Leny. (TS)

 




0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu