Perlu Regulasi Unicorn di Indonesia

Perlu Regulasi Unicorn di Indonesia
Transportasi.co | Unicorn merupakan gelar yang diberikan pada suatu startup yang memiliki nilai valuasi, yaitu nilai dari suatu startup, bukan sekedar pendanaan yang diraih dari investor, lebih dari 1 juta dolar AS. Saat ini, Indonesia memiliki empat startup, yaitu Go-Jek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka.
 

Djoko Setijowarno, pakar transportasi dan dosen Teknik Sipil di Universitas Katolik Soegijapranata, menyatakan, di sektor transportasi, operasional Gojek sudah mengarah kapitalis, karena tidak diikuti aturan yang bisa melindungi mitra kerja. “Sistem aplikasi tidak diawasi apalagi diaudit oleh lembaga yang berwenang. Pemerintah sangat terlambat mengantisipasi dan tidak jelas arahnya ditambah masing-masing instansi (Kementerian atau Lembaga) jalan sendiri-sendiri,” ujar Djoko, dalam pesan tertulisnya, Senin (18/2/2019).

Sekitar dua tahun lalu ketika, lanjut dia, sebagian saham belum dimiliki asing, mitra Gojek masih mendapatkan bonus yang cukup besar. Pendapatan driver ojek daring bisa minimal Rp 8 juta per bulan. “Bahkan ada yang mencapai Rp 12 juta per bulan. Sekarang untuk mendapatkan Rp 4 juta harus bekerja hingga 12 jam dalam sehari,” tegas dia.

Djoko menambahkan, setelah sebagian saham dimiliki asing, tentunya target keuntungan yang harus dipenuhi dahulu. Sementara urusan kesejahteraan mitra kurang dapat perhatian. Dampaknya, perhatian driver sebagai mitra yang mencarik dan mengangkut penumpang kurang diperhatikan. “Meskipun, Kementerian Perhubungan sudah membuat Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) yang pada intinya mengatur keselamatan, biaya jasa, suspend dan kemitraan,” imbuhnya.

Tentunya RPM ini tidak bisa berdiri sendiri dalam upaya ingin melindungi driver dan konsumen ojek daring. “Perlu dukungan dari Kementetian Komunikasi dan Informatika harus dapat menerbitkan peraturan untuk mengawasi dan mengaudit aplikasi yang digunakan pengusaha aplikasi atau aplikator. Demikian pula dengan Kementerian Tenaga Kerja harus dapat membuat aturan yang mengatur hubungan kemitraan antara pemilik aplikasi dengan driver ojek daring,” tutup Djoko. (TS)




0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu