PSBB DKI Jakarta Jadi Pertaruhan Terakhir Atasi Dampak Negatif Pandemi

PSBB DKI Jakarta Jadi Pertaruhan Terakhir Atasi Dampak Negatif Pandemi

Transportasi.co | Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kembali memberlakukan kebijakan kebijakan sosial berskala besar (PSBB). PSBB babak kedua yang diberlakukan di Ibukota Negara ini, menjadi pertaruhan antara sektor kesehatan masyarakat dan geliat ekonomi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan tetap memberlakukan PSBB total di ibu kota besok, hari ini, Senin (14/9). Total PSBB diberlakukan untuk mengalami angka angka covid-19. “Kita memerlukan waktu ekstra untuk merumuskan kebijakan-kebijakan untuk PSBB mulai tanggal 14 karena kondisi wabah yang agak berbeda dengan situasi sebelumnya," kata Anies, Minggu (13/9) di akun youtube, Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya Anies kasus COVID-19 di DKI Jakarta mengkhawatirkan. KASUS tambahan harian dalam beberapa hari terakhir mencapai angka 1.000 kasus. "Ini menunjukkan bahwa kita harus kompak. Pemerintah sisi melakukan pengujian, isolasi, perawatan. Di sisi masyarakat masker, cuci tangan rutin, menjaga jarak. Kekompakan ini diperlukan," kata Anies.

Managing Director Majalah Transportasi Indonesia Irwadhi Marzuki, mengingat pemberlakuan PSBB yang diterapkan Pemprov Jakarta. “Pelaksanaan PSBB Fase Kedua ini, harus menjadi momentum bersama untuk menurunkan angka penularan covid-19 di Jakarta. Perlu dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemprov Jakarta, dan semua masyarakat di Jakarta, ”ujar Irwadhi, Senin (14/9/2020).

Dia menambahkan, penerapan PSBB di Jakarta, menjadi ajang pertaruhan atau gagal dalam hal penularan pandemi. “Jangan hanya berpolemik tentang pemberlakuan PSBB di Jakarta ini. Mari kita dukung PSBB yang sedang digulirkan. Semoga langkah ini dapat memperkecil dampak negatif akibat Covid-19, khususnya geliat ekonomi dan bisnis di Jakarta, ”tegas Irwadhi.

Dia menambahkan, di sektor transportasi, masyarakat pengguna kendaraan umum, perlu berdisiplin diri dalam mengikuti aturan protokol kesehatan yang sudah diterapkan regulator di sektor transportasi. “Jangan ada tawar-menawar dalam penegakan kedisiplinan transportasi umum agar pandemi covid-19 segera berlalu di DKI Jakarta,” tandas Irwadhi. (TS)

 




0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu