Said Didu Soroti Tugas Menteri BUMN

Said Didu Soroti Tugas Menteri BUMN
Transportasi.co | Kabinet baru masa kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2024 telah resmi menempati tahtanya masing-masing sejak Rabu (20/10) lalu. Menteri baru BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Erick Thohir mendapat perhatian masyarakat setelah permintaannya untuk diberikan lima wakil menteri (wamen). Perhatian khusus pun datang dari Pimpinan Umum Majalah Transportasi Indonesia, Said Didu. 

Mantan Sekretaris Menteri BUMN itu menyoroti beberapa hal yang menjadi perhatiannya terhadap Kementerian BUMN yang akan dipimpin Erick Thohir dalam lima tahun ke depan. Pertama, Ia menekankan wilayah kewenangan Menteri BUMN. 

Sesuai Undang-undang, tugas utama Menteri BUMN adalah RUPS terhadap BUMN sehingga peran Kementerian BUMN adalah “mengorganisasikan" RUPS bukan sebagai kantor CEO holding BUMN. “Selain itu kewenangan seperti PMN, holdingisasi, likuidasi, merger, akuisisi, dan privatisasi BUMN masih kewenangan Menkeu, bukan kewenangan Menteri BUMN,” katanya melalui akun sosial media pribadinya, Kamis tengah malam (24/10). 

Menurutnya, Kementerian BUMN hanya mengelola proses pembuatan keputusan RUPS, seperti pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris, persetujuan RKAP,  pengesahan laporan keuangan, dan lainnya, maka ia yakin Menteri Erick Thohir sangat paham, organisasi seperti apa yang cocok untuk Kementerian BUMN dengan tugas demikian. 

Ia menyarankan, ide pengangkatan lima wakil menteri sebaiknya dikaji lebih dalam lagi sebelum diputuskan. “Pengalaman menunjukkan dengan beban pekerjaan Kementerian BUMN yang hanya mengelolan proses keputusan RUPS maka dengan 5 Deputi dan 1 Sesmen saja sudah banyak nganggur. Jika pejabat menganggur, maka mereka menjadi penikmat jabatan dan menjadi ‘pengganggu BUMN, bahkan menjadi penyalur titipan,” lanjutnya. 

Lanjut dia, “Karena sudah dibentuk banyak holding, mungkin lebih efektif mencari calon CEO-CEO yang tangguh serta Komisaris kompeten dan berintegritas untuk mengelola BUMN daripada menarik orang-orang baik masuk ke BUMN jadi ‘pengangguran’ karena CEO lah yang ambil keputusan tiap saat,” tambah dia. 

Namun hal itu bisa menjadi pengecualian jika UU BUMN dan UU Keuangan Negara sudah diubah dan menjadikan Kementerian BUMN sebagai superholding. Ini menjadikan penguatan kantor Kementerian BUMN dengan ide 5 Wamen bisa memberikan dampak yang efektif terhadap kinerja BUMN. “Tapi tentu namanya bukan Wamen lagi,” katanya.

Sementara itu, siang tadi (25/10), Presiden Jokowi telah melantik Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmojo (Tiko) dan Direktur Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID) Budi Gunadi Sadikin (BGS) menjadi Wamen BUMN Erick Thohir.

Selain itu, menurutnya kinerja BUMN akan bisa dipacu jika Kementerian BUMN memposisikan diri sebagai pelindung masuknya intervensi ke BUMN setelah menempatkan orang-orang baik sebagai Direksi dan Komisaris BUMN. “Jadi itu yang utama. Hal ini bisa efektif jika Menteri BUMN adalah ‘orangnya’ Presiden dan saya paham bahwa Bapak adalah orangnya Presiden,” ujar Said Didu. 

Ia juga menekankan soal penggantian direksi dan komisaris BUMN, “Terkait pengangkatan Direksi dan Komisaris, mohon konsisten gunakan UU BUMN yang menyatakan bahwa masa jabatan mereka selama 5 tahun. Tidak seenaknya diganti kapan saja, kecuali melanggar hukum atau kontrak kinerja tidak tercapai. Penggantian kapan saja akan melahirkan mafia pejabat dan Direksi penjilat serta mereka tidak bisa bekerja secara tenang,” tegasnya.

Terkait penugasan pemerintah ke BUMN, ia berharap adanya konsistensi penggunaan pasal 66 UU BUMN bahwa jika tidak layak maka seluruh biayanya ditanggung pemerintah dengan ditambah marjin yang layak. Jika tidak demikian, menurutnya akan banyak BUMN yang menghadapi masalah keuangan lantaran penugasan.

Selain itu, ia juga menyoroti pembentukan holding. Ia berharap Erick Thohir akan mengkaji ulang hal tersebut agar efektif. “Sebagai contoh, tidak masuk akal perusahaan Dorman Survey Udara Penas yang assetnya puluhan milyar dijadikan induk holding Angkasa Pura dan Garuda yang assetnya puluhan trilyun,” jelasnya. 

Sementara itu, terkait perbaikan kinerja PLN dan Pertamina, ia menyoroti rencana strategis Pertamina dan PLN tidak pernah bisa berjalan karena intervensi kekuasaan dan cukong pebisnis, termasuk intervensi pejabat negara (Menteri) yang menjadi "pemilik" banyak perusahaan.

Said Didu menegaskan, secara sederhana, tugas Menteri BUMN adalah memilih Direksi dan Komisaris yang kompeten dan berintgeritas, memberikan target KPI, melindungi mereka dari intervensi, mengawasi, dan membuat iklim persaingan sehat di dalam BUMN. (MH)



0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu