SCI Dorong Pemerintah Tingkatkan Daya Saing Kereta Barang

SCI Dorong Pemerintah Tingkatkan Daya Saing Kereta Barang

Transportasi.co | Moda transportasi kereta api, baik kereta angkutan penumpang dan barang, sejak lama menjadi pilihan masyarakat di Indonesia. Akan tetapi, laju kereta barang mendapat tantangan dengan diberlakukannya dua komponen pungutan yang besar, yaitu PPN 10 persen dan track access charge (TAC). TAC merupakan biaya yang harus dibayar perusahaan kereta api kepada pemerintah saat kereta melewati rel yang dilintasi karena merupakan barang milik negara.

Sehingga daya saing kereta barang kalah dari moda transportasi jalan, dimana penggunaan moda rel hanya berkisar 1,1 persen. Sementara, transportasi jalan (trucking) mendominasi sekitar 91,3 persen dan moda transportasi laut sekitar 7,6 persen.

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan pemerintah harus mendukung dan mendorong peningkatan daya saing kereta barang karena penggunaan moda ini bersifat multimanfaat.

Pertama, menurut dia, kereta barang mampu menurunkan tingkat kemacetan karena kapasitas pengangkutan yang besar. “Kereta barang dapat menarik 30 rangkaian yang masing-masing mengangkut 1 kontainer 40 kaki atau 2 kontainer 20 kaki. Hal ini berarti 1 kereta barang dapat mengalihkan penggunaan 30 truk kontainer 40 kaki atau 60 truk kontainer 20 kaki,” ujar Setiajadi, kepada Transportasi Indonesia, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (9/7/2020).

Dia menambahkan, yang kedua, kereta barang dapat memperkecil penggunaan risiko kecelakaan (seperti patah sumbu dan ban pecah) akibat truk overload. Ketiga, penurunan tingkat kerusakan jalan akibat truk overload.Rel mempunyai daya dukung beban yang lebih tinggi daripada jalan.

“Keempat, penurunan biaya transportasi dan logistik yang akan mempengaruhi daya saing produk nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kelima, peningkatan produktivitas armada dan pengguna jalan lainnya akibat kemacetan yang berkurang,” jelas dia.

Lanjut dia, yang keenam, penurunan konsumsi bahan bakar dan penurunan tingkat pencemaran udara dengan pengalihan penggunaan truk yang banyak. “Tingkat pencemaran udara kereta sangat rendah, emisi CO2-nya hanya 0,036 kg per ton-km, sedangkan truk sekitar 1,38-1,40 kg per ton-km yang berarti hampir 40 kali lebih tinggi,” ucapnya.

Setijadi merekomendasikan pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing dan pengembangan pengangkutan barang dengan kereta melalui beberapa langkah dan kebijakan. Selain mengkaji ulang pengenaan PPN dan TAC, Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) kereta barang untuk semua komoditas dan semua wilayah.

Proporsi nilai BBM bersubsidi untuk kereta barang sangat kecil. Dari analisis SCI, BBM kereta barang hanya sekitar 1,02% dari kuota BBM bersubsidi sektor transportasi, sehingga biaya subsidinya sangat kecil dibandingkan manfaat yang banyak tersebut.

“Pemerintah juga harus mendorong pengalihan pengangkutan barang ke kereta api dengan regulasi beserta implementasi di lapangan yang kuat. Langkah ini bisa disinergikan dengan implementasi zero ODOL (overdimension&overload) yang tengah berjalan,” tandas Setijadi. (TS)




0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu