Tingkatkan Daya Saing, Pemerintah Harus Tekan Biaya Logistik

Tingkatkan Daya Saing, Pemerintah Harus Tekan Biaya Logistik
Transportasi.co | Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan daya saing  guna menghadapi momentum implementasi industri 4.0. Salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, yaitu supply chain (rantai pasok) dan logistik.

Pasalnya, supply chain merupakan sistem yang saling bergantung dan melibatkan beberapa hal, seperti seluruh pemikiran berantai, tenaga kerja, minyak dan energi alternative, transportasi, logistik, keuangan dan sistem pembiayaan , proses bisnis, sistem transaksi, teknologi informasi, pembelian, manajemen rantai pasokan, kekuatan komersial, sistem hukum dan peraturan, manusia dan jejaring, investassi asset strategis, serta  ekonomi geo-politik.

Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), mengatakan biaya logistik Indonesia masih tergolong tinggi. “Pada tahun 2018, biaya logistik di Indonesia sebesar 23, 7 persen. Dan di tahun 2019, biaya logistik di Indonesia diprediksi turun sedikit menjadi 22,3 persen terhadap GDP. Sehingga porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40 persen dari harga ritel barang,” ujar Yukki.

Yukki menambahkan, Indonesia tengah memasuki momentum yang mendesak untuk meningkatkan daya saing industri nasional, tak terkecuali di industri rantai pasok (supply chain) dan logistik yang diharapkan melalui produktivitas bisa berdaya saing tinggi.  “Mata rantainya baik, sehingga biaya logistik bisa dibawah 20%. Malaysia dan Thailand sudah dibawah 15%. Oleh karena itu, stakeholder, swasta, dan industri harus kerja keras apalagi 2020 era industri 4.0 akan dimulai,” ujar dia.

Oleh karena itu, dia berharap, pemerintah lebih cepat merespon atas banyak perubahan di bidang logistik, khususnya rantai pasok, seperti di sisi regulasi. “Regulasi yang berlaku di Indonesia antara lain adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019,” jelas Yukki. 

Selanjutnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. “Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) merupakan panduan dalam pengembangan logistik bagi para pemangku kepentingan terkait serta koordinasi kebijakan dan pengembangan Sislognas,” jelasnya.

Cetak Biru Pengembangan Sislognas berfungsi sebagai acuan bagi menteri, pimpinan lembaga non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota dalam rangka penyusunan kebijakan dan rencana kerja yang terkait pengembangan Sistem Logistik Nasional di bidang tugas masing-masing. 

“Selanjutnya Sislognas dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Kebijakan Pusat dengan Daerah harus dapat selaras dan saling memberikan kepastian dalam memudahkan serta memperlancar kegiatan usaha terutama terkait daya saing logistik,” tandas Yukki. (TS)
 



0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu