TKDN Kendaraan Listrik Harus Mencapai 35% di 2023

TKDN Kendaraan Listrik Harus Mencapai 35% di 2023
Transportasi.co | Beleid kendaraan listrik sudah ditandatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, guna mendorong percepatan perkembangan mobil listrik di Indonesia.
 
Selain itu “aturan main” kendaraan listrik di Tanah Air ini, juga didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) baru, hasil dari revisi PP Nomor 41 tahun 2013, tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang bakal menyusul keluar menyusul Perpres dan PP tersebut.
 
Nantinya, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada para pelaku industri otomotif untuk mengimpor dalam bentuk Completely Built Up (CBU) pada tahap awal. Namun, dalam tiga tahun, industri diwajibkan harus memenuhi peraturan TKDN.
 
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, mengatakan kuota impor CBU mobil listrik bergantung kepada investasi dari prinsipal (pemilik merek). Jadi, keringanan untuk impor hanya diberikan kepada pelaku industri yang sudah berkomitmen untuk melakukan investasi kendaraan listrik di Indonesia.
 
"Setidaknya saat ini ada tiga prinsipal yang sudah menyatakan komitmennya berinvestasi untuk industri electric vehicle di Tanah Air. Para prinsipal tersebut menargetkan mulai berinvestasi di dalam negeri pada 2022," kata Airlangga, seperti dikutip dari liputan6.com, Jumat (9/8/2019) lalu.
 
Lanjut dia, kebijakan mengenai mobil listrik berkaitan erat dengan pengembangan ekosistem yang terkait dua hal. Hal Pertama, yaitu Perpres mobil listrik mengenai tentang percepatan, terdapat pembagian tugas-tugas bagi kementerian, antara lain penyediaan infrastruktur, research and development (R&D) dan regulator.
 
Kedua, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2013 yang terkait dengan sistem fiskal perpajakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang akan mengacu pada tingkat emisi kendaraan.
 
"Nantinya akan ada insentif, apabila full electric vehicle atau fuel cell dengan emisi nol, maka PPnBM-nya juga nol. Jadi, berbasis kepada emisi yang dikeluarkan. Mobil listrik akan jalan apabila insentifnya pun jalan. Karena saat ini, mobil listrik harganya 40 persen lebih mahal daripada mobil biasa,” ujar Airlangga.
 
Dalam revisi PP Nomor 41, Airlangga menambahkan, dimasukkan juga roadmap mengenai teknologi berbagai kendaraan berbasis listrik, termasuk untuk mengantisipasi teknologi kendaraan berbasis hidrogen atau fuel cell vehicle. "Jadi keseluruhan perkembangan teknologi sudah diadopsi," ujar dia.
 
Sementara itu, dalam Perpres terkait mobil listrik diatur juga Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang harus mencapai 35 persen pada 2023. Hal itu juga memungkinkan upaya ekspor otomotif nasional ke Australia. "Karena dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), ada persyaratan 40 persen TKDN, sehingga kami sinkronkan dengan fasilitas yang ada," pungkasnya. (TS)



0 Komentar

Berikan komentar anda

menu
menu