Transportasi.Co| Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk berpartisipasi penuh dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode angkutan Lebaran 2025. Peran daerah dinilai sangat penting masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan selamat, nyaman, dan lancar.
Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Magelang Retreat: Pembekalan Kepala Daerah 2025-2030” di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025) kemarin.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, partisipasi Pemda, khususnya yang daerahnya menjadi tujuan utama mudik sangat penting untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode Lebaran tahun 2025. Saya berharap partisipasi di tahun ini dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan selamat, nyaman, dan lancar,” kata Dudy dikutip Jumat (28/2/2025).
Dudy menjelaskan pihaknya telah melakukan pemetaan pada titik-titik rawan kecelakaan, hingga sejumlah lokasi yang berpotensi besar mengalami kepadatan kendaraan saat arus mudik dan balik Lebaran 2025. Salah satu yang menjadi perhatian sebut saja jalur arteri dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah yang kerap mengalami kemacetan akibat adanya pasar tumpah.
Setidaknya, terdapat kurang lebih 25 lokasi pasar tumpah yang tersebar di sepanjang jalur mudik arteri dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Selain itu, kepadatan lalu lintas juga berpotensi terjadi di sejumlah destinasi wisata, khususnya yang berada di wilayah Jawa Barat seperti Bogor dan Bandung, hingga Jawa Timur.
“Ini perlu diantisipasi,” ungkapnya.
Dudy juga menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh Pemda terkait keselamatan di sektor transportasi. Menurutnya, tingginya tingkat kecelakaan di level nasional dan provinsi perlu menjadi perhatian bersama.
Tantangan lainnya, terkait angkutan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan. Menhub Dudy menilai penguatan koordinasi dengan Pemda penting untuk dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kendaraan pengangkutan barang atau logistik.
“Terhadap fenomena ODOL, kolaborasi Kemenhub dengan Pemda dan Kepolisian menjadi sangat penting. Bersama-sama kita perlu konsisten untuk melakukan sejumlah kegiatan, seperti uji berkala kendaraan, pemeriksaan di jembatan timbang, hingga penegakan hukum terhadap para pelanggar,” pungkasnya.