Transportasi laut menjadi andalan mobilitas wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menyusul adanya bencana letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur. Peningkatan operasional kapal penyeberangan dan angkutan laut mencapai dua kali lipat.
Transportasi.co | Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo menyampaikan, penyiapan sejumlah layanan tersebut dilakukan karena terganggunya layanan transportasi udara akibat debu vulkanik.
“Untuk mendukung upaya penanganan bencana, mulai Selasa 5 November 2024 layanan transportasi khususnya angkutan penyeberangan ditingkatkan untuk melayani kebutuhan penanggulangan bencana melalui penambahan frekuensi layanan,”kata Budi di kutip Minggu (10/11/2024).
Sebagai informasi, frekuensi angkutan penyeberangan Kupang-Larantuka dan Kupang-Lewoleba-Larantuka ditingkatkan dari awalnya dua kali seminggu menjadi empat kali seminggu. Peningkatan frekuensi tersebut bertujuan untuk mendukung upaya penanganan bencana alam letusan Gunung Lewotobi.
“Untuk melayani rute tersebut, disediakan dua unit kapal dengan kapasitas masing-masing 300 penumpang dan 16 unit truk sedang. Harapannya, peningkatan frekuensi angkutan penyeberangan dapat mendukung kelancaran angkutan darat yang menjadi alternatif utama,” ungkap Budi.
Khusus untuk angkutan bantuan dan masyarakat terdampak, Budi menambahkan, sepanjang masa penanganan bencana, PT. ASDP sebagai operator penyeberangan memberlakukan diskon sebesar 50%. Sejauh ini, layanan penyeberangan telah mendukung mobilitas angkutan barang yang berisi bantuan dari Kementerian Sosial.
Selain angkutan penyeberangan, sebenarnya selama ini juga terdapat pelayanan angkutan laut dengan rute Kupang–Ende–Labuan Bajo dengan frekuensi pelayaran satu minggu sekali. Namun apabila dibutuhkan dukungan tambahan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyiapkan Kapal Negara (KN) Granti. Saat ini Posisi KN Granti berada di Pangkalan Tanjung Perak Surabaya yang sewaktu-waktu dapat dioperasionalkan ke tujuan daerah bencana.
Terkait angkutan jalan, telah dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II NTT, TNI, serta Polri. (Bima)