Transportasi.co - Perkumpulan Pengusaha Nasional Indonesia (P3JI) secara tegas mendukung kebijakan sistem e-katalog yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam dunia usaha.
.jpg)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) P3JI, Annie Sri Cahyani, menekankan bahwa implementasi e-katalog harus mampu meminimalisir berbagai bentuk kecurangan. Menurutnya, sistem ini seharusnya dapat memberikan kesempatan yang lebih adil bagi perusahaan untuk berkompetisi secara sehat. Namun, ia juga mengingatkan agar tidak ada praktik-praktik yang dapat mencederai transparansi dalam penerapannya.
"Yang saya maksud dengan praktik tidak sehat adalah jika sebelum melakukan transaksi di e-katalog masih ada upaya komunikasi yang tidak semestinya. E-katalog ini memang sudah baik, tetapi tetap harus diawasi agar tidak disiasati dengan cara-cara yang tidak profesional," ujar Annie dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) P3JI Regional Kalimantan di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Senin (29/01/24).
Lebih lanjut, Annie mendorong seluruh perusahaan untuk bekerja secara profesional. Ia menjelaskan bahwa sistem e-katalog berbeda dengan metode konvensional, karena dalam sistem ini tidak ada masa sanggah. Setelah melakukan transaksi, perusahaan hanya tinggal melanjutkan ke tahap kontrak kerja.
"LKPP perlu terus melakukan evaluasi agar penerapan e-katalog benar-benar berjalan secara regulatif. Saat ini sistemnya memang sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa celah yang dapat dimanfaatkan secara tidak profesional," tambahnya.
P3JI juga memberikan apresiasi atas penerapan e-katalog yang lebih transparan, karena informasi produk seperti gambar dan spesifikasi teknis dapat langsung diketahui oleh pembeli. Namun, Annie menekankan bahwa sistem ini tetap perlu diawasi agar tidak disalahgunakan.
"E-katalog sudah bagus, hanya pengawasannya yang perlu ditingkatkan. Ini penting agar tidak ada celah bagi pihak-pihak yang ingin menyiasati sistem," ungkapnya.
Sebagai langkah preventif, Annie menegaskan bahwa jika ada oknum yang berusaha mengakali sistem pengadaan dengan cara melanggar hukum, maka harus segera ditindak tegas secara hukum. Menurutnya, e-katalog bertujuan untuk memitigasi risiko pengadaan barang dan jasa, serta mencegah potensi kecurangan.
"Namun, siapa yang bisa memastikan tidak ada komunikasi sebelumnya yang bersifat tidak etis? Inilah yang diharapkan P3JI agar tetap regulatif dan profesional," jelasnya.
Dalam upaya menjaga transparansi dan profesionalisme, P3JI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Otorita Ibu Kota Negara (IKN) dan instansi terkait lainnya. Dengan begitu, organisasi ini dapat memberikan masukan dan advokasi terkait penerapan regulasi yang lebih baik.
Sementara itu, dalam konteks Musda P3JI Regional Kalimantan, Annie menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi pembuka di tahun 2024. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilanjutkan di wilayah lain seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua.
"Perjalanan P3JI memang tidak sederhana, tetapi kami tetap teguh untuk menjadikan organisasi ini sebagai wadah yang solid dan strategis, serta menjadi mitra kerja pemerintah," tegasnya.
Selain itu, Annie menegaskan bahwa P3JI akan terus bersinergi dalam pembangunan sektor perlengkapan jalan, dengan misi utama mendukung terwujudnya transportasi jalan yang lebih aman dan berkelanjutan.
Dalam hal pencegahan korupsi, P3JI telah dua kali diundang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berdiskusi dan berkonsultasi terkait upaya pemberantasan korupsi di sektor usaha.
"P3JI juga sudah menjadi perhatian KPK. Oleh karena itu, seluruh anggota P3JI harus berhati-hati dalam mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan pemerintah, serta mendukung penuh pemberantasan korupsi," tandas Annie.
Menutup pembicaraan, Annie berharap agar ke depan P3JI semakin berkembang sebagai organisasi yang menjadi wadah bagi pelaku usaha perlengkapan jalan yang profesional, handal, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. (*)