Transportasi Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengisyaratkan bakal melakukan penertiban terhadap pengguna Solar subsidi yang dinilai masih belum tepat sasaran. Hal tersebut ia ungkapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, dikutip Senin (10/2/2025).
"Habis ini saya tertibkan lagi, bapak ibu semua. Saya tertibkan lagi adalah BBM, Solar," ungkapnya.
Bahlil menyadari bahwa langkah ini berpotensi menimbulkan pro dan kontra, sebagaimana yang terjadi saat pemerintah mengatur distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg).
Sebelumnya, Kementerian ESDM sempat melarang pangkalan atau agen resmi menjual LPG 3 kg kepada pengecer per 1 Februari 2025. Namun, setelah menuai respons dari berbagai pihak, pemerintah akhirnya mengizinkan pengecer tetap beroperasi dengan syarat mereka terdaftar sebagai sub pangkalan dalam sistem teknologi informasi PT Pertamina (Persero).
Meski berpotensi mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur.
"Solar subsidi dipakai untuk industri. Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi, tapi enggak apa-apa," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
"Kita sebagai orang Timur itu sekali layar berkembang, pantang surut untuk balik. Ini untuk kebaikan rakyat, bapak ibu semua," tambahnya.
Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil juga mengajak kader partainya untuk mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari perjuangan memastikan hak rakyat terpenuhi.
