Kebijakan Baru Transportasi Publik Jakarta: 15 Golongan Warga Berhak Naik Transjakarta, MRT, dan LRT Gratis

Transportasi.co – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan kebijakan baru terkait fasilitas transportasi publik gratis bagi 15 golongan masyarakat. Kebijakan ini dibahas dalam Insight Forum #3 yang berlangsung di Jakarta Inisiatif Office, sebagai bagian dari program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno.

Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dalam sektor transportasi, seperti Nirwono Joga dari tim transisi Pramono-Rano bidang kebijakan publik, serta perwakilan dari Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, Jaklingko, dan Dinas Perhubungan. Selain itu, turut hadir pengamat transportasi publik, Tory Darmantoro, yang menyoroti pentingnya integrasi dan efisiensi transportasi publik.

Transportasi Publik Gratis 

Nirwono Joga menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi di Jakarta. Ia menekankan bahwa mobilitas masyarakat harus didukung dengan sistem transportasi yang terintegrasi dan berbasis digitalisasi. Dengan kebijakan ini, 15 golongan masyarakat yang berhak mendapatkan fasilitas gratis antara lain: Tenaga Kontrak Pemprov DKI, Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), Karyawan swasta tertentu, Penghuni rumah susun sederhana sewa, Tim penggerak pemberdayaan keluarga, Lansia, Penyandang disabilitas, Anggota veteran, Penerima raskin, Penduduk Kepulauan Seribu, Pengurus masjid (marbot) dan penjaga tempat ibadah, Pendidik dan tenaga pendidik PAUD, Larva monitor.Anggota TNI/Polri

Perluasan Rute dan Integrasi Transportasi

Joga juga menambahkan bahwa sebelumnya fasilitas ini hanya diberikan kepada marbot, tetapi kini diperluas mencakup penjaga tempat ibadah di gereja, pura, dan lainnya.  

Kebijakan transportasi gratis ini juga didukung oleh langkah-langkah strategis, seperti perluasan rute Transjabodetabek, serta penambahan jalur MRT dan LRT. Pemerintah menargetkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk Transjakarta, tetapi juga akan mencakup seluruh moda transportasi publik di Jakarta.

Daud Joseph, Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, menegaskan bahwa kebijakan ini akan diberlakukan secara bertahap. Masyarakat yang termasuk dalam 15 golongan ini perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan Kartu Gratis TJ, yang memiliki foto dan nama pemegang kartu guna mencegah penyalahgunaan.

Tantangan dan Persiapan Implementasi

Implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam proses penerbitan dan penggunaan kartu konsesi. Fauzan Muhammad Malik, perwakilan MRT Jakarta, menjelaskan bahwa saat ini timnya sedang melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penyesuaian sistem tiket, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Aditia Kesuma Negara dari LRT Jakarta mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengembangkan mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas ini. “Kami memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan transparan dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.

Teknologi dan Sistem Pembayaran Berbasis Digital

Zulkifli, Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dishub, menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyusun kebijakan terkait harmonisasi sistem tiket transportasi umum. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penggunaan Account Based Ticketing (ABT), sebuah sistem tarif berbasis aplikasi yang mempermudah pengguna dalam mengakses layanan transportasi publik.

Ivan R. Tigana, Direktur Utama Jaklingko, menyebutkan bahwa implementasi ABT masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam sinkronisasi data antar moda transportasi. Untuk itu, diperlukan payung hukum dari pemerintah pusat guna memastikan integrasi yang optimal.

Menuju Jakarta dengan Transportasi Publik Terintegrasi

Menutup forum, Tory Darmantoro menekankan pentingnya integrasi transportasi di Jakarta. “Jika dibandingkan dengan kota lain, Jakarta sudah mengalami kemajuan luar biasa. Namun, kita harus memastikan bahwa sistem transportasi tidak bersifat sektoral, melainkan terintegrasi dengan baik,” ujarnya.

Dengan diterapkannya kebijakan ini, diharapkan mobilitas warga Jakarta semakin mudah, efisien, dan terjangkau. Program ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global dengan sistem transportasi publik yang modern dan inklusif. (*)