Transportasi.co | Pada tahun 2025, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami pemangkasan signifikan, yakni lebih dari 50 persen, menjadi sekitar Rp75,6 triliun. Ini merupakan penurunan tajam dibandingkan dengan Outlook 2024 yang memperkirakan anggaran mencapai Rp164,6 triliun. Pemangkasan ini terjadi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang memulai masa jabatannya pada tahun tersebut.
Menurut Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, meskipun anggaran PUPR mengalami pengurangan drastis, kementerian ini tetap termasuk dalam sepuluh besar kementerian/lembaga (K/L) dengan anggaran terbesar pada tahun 2025, menempati urutan ketujuh. Penurunan anggaran ini tentunya mempengaruhi alokasi dana untuk berbagai program prioritas PUPR.
Detail penggunaan anggaran PUPR yang telah dipangkas dapat ditemukan dalam Buku I Nota Keuangan RAPBN 2025. Alokasi terbesar dari anggaran ini, yaitu Rp30,12 triliun, akan digunakan untuk program infrastruktur konektivitas. Program ketahanan sumber daya air akan menerima alokasi sebesar Rp24,29 triliun, sementara Rp13,64 triliun akan dialokasikan untuk program perumahan dan kawasan permukiman. Program dukungan manajemen mendapatkan alokasi Rp7,47 triliun, dan sisanya sebesar Rp81,55 miliar akan digunakan untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi.
Pengurangan anggaran ini tentu akan mempengaruhi berbagai aspek pengembangan infrastruktur dan program-program lain yang dikelola oleh Kementerian PUPR. Dengan alokasi anggaran yang lebih terbatas, Kementerian PUPR diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.
