Transportasi.co - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank / ADB) dan Otorita Ibu Kota Nusantara merampungkan sebuah nota kesepahaman (MoU) yang membuka jalan bagi kerja sama perencanaan dan pembangunan Nusantara sebagai kota hutan yang netral karbon.
Kesepakatan tersebut ditandatangani hari ini di sela-sela Rapat Umum Tahunan ADB ke-56, antara Bambang Susantono, Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara, dengan Ahmed M. Saeed, Wakil Presiden ADB.
Berdasarkan MoU tersebut, ADB dan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama memastikan bahwa pengembangan ibu kota baru Nusantara dirancang dengan baik, dengan dampak lingkungan yang minimal dan target emisi bersih nol pada 2045.
MoU tersebut mengkonfirmasikan lebih lanjut upaya bersama ADB dan Pemerintah Indonesia untuk memobilisasi potensi pembiayaan dari fasilitas pembiayaan iklim dan kerja sama pemerintah–swasta guna mendorong pembangunan Nusantara yang inklusif dan berkelanjutan.
“Nusantara merupakan kesempatan unik untuk meneruskan praktik terbaik internasional dalam perencanaan, pembangunan, dan pembiayaan sebuah kota,” kata Ahmed M. Saeed. “ADB senang dapat mendukung Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mengembangkan rencana yang efektif guna merealisasikan visinya, yaitu kota hutan yang pintar dan netral karbon.”
“Nusantara terus mengukuhkan jalan menjadi ibu kota hutan berkelanjutan pertama di dunia, dan juga sebagai kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045,” ucap Susantono. “Bermitra dengan institusi internasional seperti ADB membantu Nusantara berkontribusi bagi agenda global mengatasi perubahan iklim, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).”
Otorita Ibu Kota Nusantara dibentuk pada Maret 2022 sebagai lembaga tingkat menteri yang kedudukannya langsung di bawah Presiden Indonesia. Otorita ini bertanggung jawab melaksanakan perencanaan dan pembangunan ibu kota baru, serta mengawasi peralihan pemerintah ke ibu kota baru dan, pada akhirnya, akan menjadi pengelola kota tersebut.
ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik. (*)
