Transportasi.co - PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan bahwa stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tersedia dalam jumlah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani. Bahkan, distribusi pupuk telah mencapai tingkat kios, sehingga petani dapat menebus pupuk tepat waktu tanpa kendala.
Vice President Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Cindy Sistyarani, menjelaskan bahwa sejak awal Januari 2025, pihaknya telah mempersiapkan stok pupuk bersubsidi sesuai arahan pemerintah dan Kementerian BUMN.
“Kami telah mendistribusikan pupuk ke seluruh tingkatan, mulai dari distributor hingga kios-kios, untuk memastikan para petani dapat menebus pupuk yang mereka butuhkan secara tepat waktu,” ujar Cindy pada Senin, 27 Januari 2025.
Berdasarkan data Pupuk Indonesia per 24 Januari 2025, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Majalengka telah mencapai 4.147 ton, terdiri dari 2.269 ton pupuk Urea dan 1.878 ton pupuk NPK. Jumlah ini merupakan bagian dari alokasi pupuk subsidi tahun 2025 sebesar 65.971 ton, dengan rincian 38.574 ton pupuk Urea dan 27.397 ton pupuk NPK.
Selain penyaluran, Pupuk Indonesia juga telah menyiapkan stok cadangan sebanyak 8.570 ton, yang mencakup 5.244 ton pupuk Urea, 3.323 ton pupuk NPK, dan 3 ton pupuk Organik. Dengan jumlah ini, ketersediaan pupuk di Majalengka tetap terjaga dan siap memenuhi kebutuhan petani.
Inovasi Penebusan Pupuk dengan iPubers
Untuk mempermudah proses penebusan, sejak 2023 Pupuk Indonesia telah mengimplementasikan aplikasi iPubers. Sistem ini memungkinkan petani yang terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) menebus pupuk langsung di kios resmi hanya dengan menggunakan KTP.
“Saat ini, iPubers telah diterapkan di lebih dari 26.000 kios di seluruh Indonesia dengan tingkat implementasi 100%. Dengan sistem ini, kami memastikan proses penebusan pupuk lebih efisien, transparan, dan mudah bagi petani,” tambah Cindy.
Pupuk Indonesia secara rutin melakukan edukasi kepada kios dan pengecer untuk mematuhi aturan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Pelanggaran terhadap aturan HET dapat dikenai ancaman pidana. (Dok. PT Pupuk Indonesia)
Pengawasan Ketat dan Kepatuhan terhadap HET
Pupuk Indonesia juga memperketat pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi guna mencegah pelanggaran harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, menegaskan bahwa perusahaan tidak akan menoleransi pelanggaran yang merugikan petani.
“Menjual pupuk bersubsidi di atas HET adalah pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi pidana. Kami berkomitmen menjaga distribusi pupuk agar tetap terjangkau bagi petani sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Tri Wahyudi pada Sabtu, 18 Januari 2025.
HET pupuk bersubsidi tahun 2025 telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian RI No. 644/kPTS/SR.310/M/11/2024, dengan rincian harga sebagai berikut:
- Urea: Rp2.250/kg
- NPK Phonska: Rp2.300/kg
- NPK untuk Kakao: Rp3.300/kg
- Pupuk Organik: Rp800/kg
Pupuk Indonesia menegaskan bahwa mitra kios yang terbukti melanggar HET akan dikenai sanksi tegas, mulai dari pengembalian selisih harga kepada petani hingga pemutusan kerja sama. Langkah ini diambil untuk memastikan pupuk bersubsidi tetap terjangkau bagi petani yang berhak menerimanya.
Edukasi dan Pelaporan Pelanggaran
Sebagai langkah preventif, Pupuk Indonesia aktif mengedukasi petani, kios, dan distributor tentang pentingnya mematuhi HET. Selain itu, petani yang menemukan dugaan pelanggaran dapat melaporkannya melalui layanan pelanggan bebas pulsa di 0800 100 8001 atau WhatsApp di 0811 9918 001.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan inovasi dalam penebusan pupuk, Pupuk Indonesia berupaya memastikan pupuk bersubsidi benar-benar tersalurkan kepada petani yang membutuhkan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung produktivitas sektor pertanian serta menjaga ketahanan pangan nasional. (*)
.jpg)
